KRISIS KELAUTAN INDONESIA


disadur oleh : tuti & ria

dari : suplemen national geographic  indonesia edisi april 2007

K

risis kelautan Indonesia dan dunia telah berada di hadapan kita. Sumber daya perikanan kita semakin mengecil jumlahnya, sementara ekosistem laut kita mendapat banyak tekanan dari berbagai sisi. Para peneliti menemukan indikasi pelabuhan perikanan. Contohnya, ikan-ikan dari kelompok tuna. Walapun para ahli bersepakat bahwa tak ada yang mampu memprediksi potensi ikan tuna dengan hasil yang pasti, para peneliti menyarankan agar pemerintah tak lagi memberikan izin penangkapan baru di seluruh perairan Nusantara. Produk perikanan Indonesia banyak yang gagal menembus pasar ekspor karena penanganan dan manajemen yang buruk. Belum lagi, masalah tangkapan samping. Sebagai salah satu solusi, para peneliti menawarkan pengelolaan perikanan yang berdasarkan pendekatan ekosistem, menetapkan kawasan-kawasan perlindungan laut untuk mengelola dan melindungi fungsi-fungsi penting pelestarian sumber daya laut.

Rawai nan Sepi

OLEH: INDAR WATI AMINUDDIN

Melalui sejumlah penelitian, perikanan Indonesia tengah menghadapi ancaman. Beberapa perairan mengalami penangkapan berlebihan untuk beberapa jenis ikan predator besar. Pengelolaan yang berdasarkan pendekatan ekosistem menjadi salah satu pilihan untuk menata kembali perikanan Indonesia.


KRISIS LAUT

Keluhan itu datang dari Masdar, kapten dari sebuah kapal rawai tuna yang berlabuh di Pelabuhan Benoa, Bali. Gerombolan ikan tuna sirip uning atau madidihang saat ini makin sulit dijumpai pada beberapa awasan perairan dalam Nusantara. Walaupun telah bekerja keras dan

memperpangjang waktu perburuan, ikan-ikan yang tersangkut kail rawai milik Masdar belum mampu menutupi ongkos kapal yang mencapai dua ratus juta rupiah dalam setiap perjalanan.

Di pelabuhan yang sama saya juga menjumpai Supriyadi, kapten KM Mas 7, kapal rawai tuna lainnya. Ia mencoba memberikan gambaran. Saat ini zona wilayah penangkapan di Samudra Hindia bagaikan pasar yang disesaki pengunjung. Ada belasan kapal pemburu tuna di sana. Akibatnya, “kami berebut fishing ground (daerah penangkapan ikan),”keluhnya. Saat dilakukan penarikan, rawai tuna milik kapalnya terasa lebih ringan daripada perjalanan di masa silam.

Lantas, ke manakah perginya gerombolan ikan predator besar yang bernilai ekonomis tinggi itu?Apakah perairan Indonesia tak lagi memiliki stok tuna? Inikah ambang kehancuran industri perikanan negara kita?

Berusaha mendapatkan jawaban-jawabannya, saya menemui I Gede Sedana Merta, peneliti ikan-ikan pelagis (ikan laut dalam) besar dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). “Berdasarkan analisis data penelitian pada Pelabuhan Benoa (Bali), kami menyebutkan perikanan tuna di Samudra Hindia sudah mengalami kepenuhan eksploitasi,” Gede menjelaskan. Bahkan, hasil penelitian yang dirilis pada tahun 2004 itu menduga adanya penangkapan yang berlebihan (overfishing) di perairan samudra itu.

Saat di temui di kantornya di kompleks Pelabuhan Perikanan Muara Baru Jakarta, Gede dengan bersemangat menjelaskan kondisi perikanan tuna di Indonesia, terutama untuk perairan Samudra Hindia. Di Benoa, pada awal perkembangannnya, sekitar tahun 1970-an, laju pancing (ikan tuna tangkapan dalam 100 pancing) berkisar antara 1,15-2,16. Kondisi ini terus menurun hingga mencapai 0,60 pada tahun 2000, namun tahun 2001 dan 2002 naik menjadi 0,72 dan 0,74. Berat rata-rata ikan yang tertangkap juga terus menurun dari 37 kilogram per ekor di tahun 1973 menjadi 25 kilogram per ekor tahun 2002.

Dari hasil pendugaan itu, Gede dan rekan-rekannya menyarankan agar pemerintah tak menambah kapal yang beroperasi atau dengan menghentikan pemberian izin penangkapan ikan. Hingga tahun 2003, pemerintah pusat telah mengeluarkan izin bagi 1.593 kapal rawai tuna yang beroperasi dari empat pelabuhan perikanan: Muara Baru, Cilacap, Benoa dan Bitung, Sulawesi Utara. Sebanyak 1.579 kapal kayu dan serat kaca berukuran 30-180 gross ton (GT) yang menghasilkan produk tuna segar dan sisanya merupakan kapal besi berbobot 500-600 GT dengan hasil akhit tuna beku. Kapal rawai tuna memiliki kekutan untuk mengalahkan kemampuan migrasi buruannya. Ribuan kail yang tergantung di pancing sepanjang beberapa kilometer itu mapu mengait tuna besar, dari jenis tuna mendidihang, mata besar, albakora, sirip biru selatan dan cakalang.

Namun para peneliti itu menemui kesulitan saat menentukan status perikanan tuna Samudra Hindia yang sebenarnya. Tak tersedianya data hasil tangkapan total, upaya penangkapan total dan data biologi populasi dari jenis tuna yang tertangkap menjadi alasan yang menyertai. “Memang harus ada bukti ilmiah untuk menyatakan krisis, namun apa yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan indikator-indikator awal terhadap kondisi yang terjadi,” ujar Gede.

Penurunan populasi ikan tuna juga menjadi perbincangan berbagai kelompok usaha. Dwi Agus Siswa Putra dari Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) yang saya temui di Benoa menyatakan, tahun 1997 dari 459 kapal di fishing ground ZEE (Zona Ekonomi Eksekutif), ekspor bisa mencapai 75 juta dolar AS. Bandingkan dengan tahun 2005, saat jumlah kapal melonjak jadi 668 buah, nilai ekspor malah turun menjadi 41 juta dolar AS. Tahun 2002, nilai ekspor tuna segar sebesar 26,718 ton dan turun menjadi 22,091 ton pada tahun 2005. Ekspor tuna beku tahun 2002 sebesar 27,733 ton menjadi hanya 13,192 ton pada tahun 2005.

“Memprihatinkan, saya kira ini bukan lagi sekedar bisnis, tapi tentang bagaimana mengatur perikanan yang berkelanjutan. Apakah menurutmu ikan tak akan habis? Kalau ya, paradigma itu yang berkembang di luar sana,” kata R.P Purnomo dari Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) yang membawahi 494 kapal rawai tuna kepada saya. Namun, sebelum melakukan tindakan lebih jauh seperti tak memberikan izin penangkapan, Purnomo meminta pemerintah menyediakan data ilmiah untuk populasi ikan tuna. Bila tidak, pekerjaaan menjadi sangat melelahkan saat meminta setiap orang untuk peduli.

Untuk menyediakan data stok ikan tuna bukan pekerjaan mudah. Kelompok ikan predator ini termasuk jenis ikan yang bermigrasi tinggi. Seorang ahli tuna, SC Venema, pada tahun 1997 menyatakan bahwa bahwa para ahli tuna telah bersepakat, tak ada seorang pun yang dapat memprediksi potensi tuna yang pasti. Pemantauan stok ikan membutuhkan biaya penelitian yang mahal. Bahkan untuk 70 tahun ke depan hampir tak mungkin untuk mendapatkan hasil dugaan yang cukup baik terhadap jumlah ikan tuna di laut.

Demi memperbaiki statistik perikanan tuna, pemerintah menggulirkan program laporan semester dan log book yang telah diterapkan bagi seluruh perusahaan pelayaran di Indonesia. Laporan ini akan menghasilkan jurnal akurat jumlah tangkapan tuna, fishing ground, tangkapan samping dan tentu saja kesejahteraan awak kapal-bila dilaporkan sacara jujur oleh kapten kapal. Namun, program ini juga terabaikan. “Pengusaha khawatir data mereka di salahgunakan,” kata Purnomo. Kehadiran seorang pengamat di atas kapal dianggap mampu mngatasi masalah tersebut.

Berbagai tanda menurunnya hasil tangkapan memang telah dikantongi, namun pemerintah masih memiliki optimisme tinggi. Pada beberapa tahun belakangan, DKP mengumumkan potensi hasil tangkapan yang kerap disebut dengan hasil tangkapan maksimum berimbang lestari (maximum sustainable yield/ MSY) dengan nilai 5,0 juta ton per tahun. Dengan prinsip kehati-hatian, sasaran penelolaan perikanan tangkap Indonesia telah ditetapkan 80 persen dari nilai mSY. Menurut data tahun 2002, produksi perikanan tangkap adalah 4,4 juta ton. Adanya perbedaan itu, pemerintah terus mengundang investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya yang dianggap tak akan pernah habis. Dalam beberapa kesempatan, DKP juga menggambarkan bahwa beberapa wilayah perairan sudah mengalami tangkap lebih, namun beberapa wilayah lainnya masih berada kondisi tangkap kurang. Materi Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, menyebutkan bahwa tuna-selain udang dan rumput laut- menjadi focus pengembangan komoditas ekonomi penting dalam program revitalisasi perikanan pada akhir 2005. Pemerintah beralasan bahwa produksi tuna masih dapat ditingkatkan, terutama di kawasan timur Indonesia.

Sikap pemerintah itu mendaoat reaksi keras dari para peneliti kelautan. DGR Wiadnya, Rili Djohani. Lida Pet-Soede dan rekan-rekannya mengatakan dengan tegas bahwa tak ada ruang untuk memperluas armada perikanan meskipun ada perbedaan antara nilai MSY dengan produksi nyata. Mereka menyatakan, pengelolaan perikanan dari ketergantungan terhadap model MSY sebaiknya diubah menjadi pengelolaan berdasarkan pendekatan ekosistem, di mana kawasan perlindungan laut (KPL) akan memainkan peran cukup penting. Menurut Lida, selama ini orang memandang KPL hanya sebagai tempat perlindungan perikanan dasar dan pesisir, namun kawasan ini juga berperan penting untuk melindungi lokasi pemijahan ikan-ikan pelagis seperti tuna. Pengelolaan berdasarkan pendekatan ekosistem ini pun penting untuk melindungi tangkapan samping. Bila selama ini kita hanya mengenal tangkapan samping yang menimpa penyu., paus, lumba-lumba, dan burung laut, ternyta nelayan juga menangkap anak-anak ikan berbagai jenis tuna. “akibatnya, anak tuna itu tak sempat menjadi besar,” ujar Lida.

“LIHAT, BIGEYE (TUNA MATA BESAR),” tunjuk Soehartoyo, kepala bagian Colostoragea dan Processing Persero Perikanan Samudra Besar Benoa. Pria ramah ini memepersilakan saya untuk melihat pemprosesan ikan tuna., berbobot 70 kilogram, ikan itu memrlukan tenaga dua orang dewasa untuk menurunkannya dari kendaraan angkut ke pintu masuk lokasi pemprosesan.

Ikan tuna mata besar yang diterima oleh Soehartoyo adalah salah satu hasil tangkapan yang tak mapu memenuhi syarat ekspor (reject). Ikan-ikan yang disebut kualitas C itu memiliki pasar khusus: restoran, pabrik pelelangan ikan, dan pasar tradisional. Data yang dikumpulkan oleh ASTUIN, di pelabuhan Bitung, hanya sekitar tujuh persen saja dari total tangkapan tuna segar yang mampu melewati kendati mutu ekspor ke Jepang.

Saat mengunjungi beberapa pelabuhan utama: Maura Baru, Benoa dan Bitung, saya melihat kekurangan fasilitas dan manajemen yang buruk untuk mendukung kualitas ikan dalam memenuhi persyaratan ekspor. Berbau anyir yang berbaur dengan kesibukan pengangkutan hasil tangkapan, pelabuhan-pelabuhan itu tak memiliki pasokan air bersih yang cukup, sistem drainase burk dan pengolahan air limbah yang tak memadai. Satya bertanya kepada para nelayan apakah mereka mengenal suatu standar penanganan hasil tangkapan dari laut pelabuhanhingga pada saat pelelangan. Dan, mereka pun menggeleng.. agar tak cepat busuk, biasanya para nelayan menitipkan ikan tangkapan kepada kapal rawai tuna rekan mereka yang akan kembali ke pelabuhan terdekat.

Selain manajemen yang buruk, perikanan didera isu tangkapan samping terhadap satwa-satwa laut yang dilindungi, seperti penyu, lumba-lumba, paus, dan burung laut. Akibatnya, produk ekspor kerap tertolak di pasar internasional. Fotografer Feri Latief bergabung denga Kisyono, kapten kapal Sari Segara 02 yang ingin memburu tuna di Samudra Hindia. Feri akan mengamati uji coba pemakaian kail C (pancing semi lingkar), hsil desain tim riset NOAA, AS, untuk mengurangi tangkapan samping.

Dalam pelayaran tersebut, Kisyono dan awak kapalnya mampu tersenuym lebar. Sebab, kail C terbukti menurunkan hasil tangkapan samping tanpa harus mempertaruhkan tangkapan utama. Selama uji coba hanya satu ekor penyu yang tersangkut kail J, yang biasa dipakai oleh para nelayan. Saat itu, kail J dengan kail C dipasang secara bergantian urutannya. Tentu, hal itu sangat jauh menurun bila dibandingkan dengan perjalanan sebuah kapal Tuana Rawai yang tercatat memiliki tangkapan samping hungga sepuluh ekor penyu. Saya dan Imam Mustofa, peneliti kelautan WWF-Indonesia, bertatapan lega saat mendengar kabar iitu. Bila langkah Kisyono diikuti oleh nelayan lainnya maka, isu tangkapan samping pada tangkapan tuna Indonesia uyang kini tengah disorot pihak Internasional dapat terpecahkan.

Isu tangkapan samping menjadi salah satu alasan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO) untuk mendesak Pemerintah Indonesia segera bergabung dalam keanggotaan: Indian Ocean Tuna Commision (IOTC), Commision for the Conservation of southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Western and Central Pacific Fisheries Commision (WCPFC). RFMO merupakan organisasi bentukan pemerintah yang mengatur mekanisme pengelolaan perikanan kelautan, hukum international dan perjanjian yang dibutuhkan dalam pengelolan perikanan.

Hasjim Djajal, profesor hukum kelautan, terlihat gemas saat menjelaskan kepada saya mengenai birokrasi yang panjang dalam pemenuhan aturan yang harus dipenuhi bergabung pada organisasi itu. Setelah reformasi berlangsung di Negara ini, permohonan meratifikasi suatu kesepakatan internasional harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) padahal, bila diurutkan, “permohonan menjadi anggota itu merypoakan turunan dari produk hukum dari UU No. 17 ahun 1955 yang meratifikasi UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tahun 1982 yang mengatur hukum laut dan sekaligus mengakui konsep wawasan nusantara, “ Hasjim menjelaskan seraya menggambarakan sejarah aturan itu dalam sebuah skema di sebuah papan tulis putih.

Hasjim yang selalu mewakili Indonesia dalam berbagai pertemuan yang digelar organisasi pengelolaan perikanan mengatakan bahwa negara-negara anggota selalu menanyakan kapan bergabungnya Indonesia ke dalam status keanggotaan penuh. Bila menjadi anggota kita memiliki hak suara dalam setiap pertemuan dan dapat lepas dari bayang-bayang penolakan produk tuna yang dihasilkan oleh pasar internasional.

Keuntungan lainnya dapat dinikmati para nelayan kita. Mereka dapat memburu tuna hingga laut bebas. I Gede Sedana menyebutkan kaena penangkapan berlebihan di Samudra Hindia berbagai jenis tuna menghabiskan sebagian besar dari siklus hidupnya jauh diluar batas yurisdiksi nasional dan menyebar secara luas di laut terbuka. Ikan tuna sirip biru selatan misalnya, menyebar dari Pasifik Barat sampai perairan diluar Afrika Selatan dan mungkin lebih jauh lagi. Itu sebabnya, para nelayan rawai tuna kerap memasuki laut bebas, wilayah terlarang lantaran Indonesia belum tercatat sebagai anggota penuh sebagai RMFO.

2 thoughts on “KRISIS KELAUTAN INDONESIA

  1. tidak usah tunggu siapa yang mau untuk mewakili indonesia dalam asosiasi tuna tsb…kalau bukan kita yang mau…………mari …pemuda nelayan indonesia..tunjukan kalau kita bangsa …….berani dan mampu menguasai bahari…………

  2. bagaimana tak terjadi krisis kelautan,kita lihat saja sekarang semua pabrik di bangun di pinggir laut kemudian segala limbah pabrik,limbah kapal,limbah rumah tangga langsung dibuang kelaut tanpa melalui proses pembersihan sehingga air laut tercemar oleh racun kimiawi sehingga ikan2 mulai mencari tempat yg bebas polusi , tak bedanya dgn manusia akan mencari tempat yg lebih baik.ditambah lg pengrusakan yg dilakukan oleh para nelayan2 indonesia sendiri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s