Bencana Ekologis dan Industri Pertambakan


karir anda mentok, karena pendidikan tak mendukung ? lanjutkan kuliah di |

tempat kuliah paling fleksibel SARJANA NEGERI 3 TAHUN – TANPA SKRIPSI ABSENSI HADIR BEBAS – BERKUALITAS – IJAZAH & GELAR DARI DEPDIKNAS MURAH DAPAT DIANGSUR TIAP BULAN -terima pindahan dari PTN/PTS lain
MANAJEMEN – AKUNTANSI – ILMU KOMUNIKASI – ILMU PEMERINTAHAN

022-70314141;7313350 : jl. terusan halimun 37 bandung- utkampus.net

Perkembangan Tambak di Indonesia

Dengan panjang garis pantai 81.000 Km² maka tidaklah menjadi sesuatu yang luar biasa jika 80% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Namun, hal ini menjadi sangat luar biasa jika garis pantai yang tercatat terpanjang nomor dua di dunia tersebut ternyata menjadi tempat berbagai praktek kejahatan lingkungan (environmental crimes), satu di antaranya adalah industri pertambakan (industrial aquaculture).

Dari data yang dikeluarkan Departemen Kelautan dan Perikanan RI (DKP), setidaknya sampai tahun 2005 saja diprediksi luas tambak Indonesia hampir mencapai 800,000 hektar, dengan rata-rata kenaikan jumlah luasan setiap tahunnya berkisar 14%. Dalam prakteknya, industri pertambakan atau yang lebih dikenal degan tambak intensif mulai eksis di Indonesia pada tahun 1985. Pola pertambakan intensif dimasa itu menjadi sangat populer karena dapat menghasilkan keuntungan mencapai 4 kali lebih besar dalam sekali memanen, dibandingkan  dengan memanen padi di sawah. Untuk memenuhi hasrat memperluas industri ini, degradasi hutan bakau (mangrove) tidak dapat dihindari. Setiap tahunnya kita kehilangan hingga 2% dari total keseluruhan hutan mangrove yang ada. Bahkan, memasuki tahun 2000 hutan mangrove di pesisir pantai Indonesia tidak lebih dari 2 juta hektar saja.

Masa jayanya tambak intensif ini ternyata tidak berlangsung lama, di tahun 1992 bencana besar melanda industri udang di Indonesia. Hal serupa juga dialami negara Thailand pada tahun sebelumnya, yaitu 1991. Setidaknya terdapat 3 perubahan mendasar yang terjadi hampir diseluruh industri pertambakan udang, yaitu: maraknya penyakit white spot (bercak putih), menurunnya hasil produksi, hingga kegagalan panen. Akibatnya, banyak lahan industri tambak yang “menganggur” karena tidak lagi menguntungkan seperti yang dirasakan sebelumnya.

Banyaknya lahan pertambakan yang ’’menganggur’’ ternyata memberikan kesempatan emas bagi perluasan kawasan industri di sepanjang wilayah pesisir Indonesia.  Lahan rakyat dibeli dengan harga murah, dengan alasan tidak produktif lagi. Sedikitnya 13,200 Hektar lahan tambak telah berubah fungsi menjadi kawasan industri hinga tahun 2003. Faktanya, hingga hari ini lebih dari 80% industri di Pulau Jawa berada disepanjang Pantai Utara Jawa.

Kebijakan yang Merusak

Di tahun 1990-an, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Keputusan tersebut menetapkan jalur hijau (green belt) adalah 130 kali rata-rata perbedaan antara pasang tertinggi dan terendah, sehingga kawasan yang tidak dialokasikan untuk kegiatan pertambakan adalah kawasan sempadan pantai dengan lebar 140 meter dari garis pantai kearah daratan. Ternyata, kebijakan pemerintah tersebut justru semakin mempercepat peningkatan industri tambak di Indonesia, karena tidak ada batas tegas berkenaan luas tambak yang masih bisa ditoleransi (tolerable) oleh kondisi lingkungan hingga saat ini.

Padahal, Mahkamah Agung India (supreme court) dalam kajian cost benefit analysis (CBA) telah membuktikan bahwa industri pertambakan (dalam hal ini udang) memberikan kerugian ekonomi yang lebih besar dibandingkan keuntungannya. Setiap tahunnya, pemerintah India harus mengeluarkan biaya sebesar 63 milliar rupee India untuk mengantisipasi kehilangan bakau, meningkatnya salinitas, munculnya pengangguran, dan dampak lainnya. Padahal pendapatan tahunan dari industri ini, tidak lebih dari 15 milliar rupee India (Khor, 1995, Primaver, 1996, dalam Radja Siregar, 2005).

Memanen Bencana

Bencana demi bencana terus berdatangan ke republik ini. Bencana abrasi terjadi  di lebih dari 750 desa di wilayah pesisir Indonesia pada periode tahun 1996 hingga 1999. Bencana banjir juga demikian, hingga tahun 1999 saja, sedikitnya 7,000 desa terkena bencana banjir, bahkan jumlah ini semakin besar di tahun 2003 yang mencapai 12,000 desa, dimana 90% di antaranya merupakan desa pesisir yang telah kehilangan ekosistem hutan mangrove-nya. Bahkan untuk Pulau Jawa, salah satu pulau yang menjadi fokus ekspansi industri pertambakan di Indonesia, mengalami peningkatan jumlah desa pesisir yang terkena banjir hingga 4 kali lipat untuk periode tahun 1996 hingga 2003,  dengan jumlah 3,000 desa pesisir.

Ini semua mengisyarakat bencana ekologis (lingkungan) sudah terjadi di Indonesia. Menurut WALHI, bencana ekologis adalah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan. Secara umum, bencana ekologis ditandai dengan ketiadaan pilihan untuk bertahan hidup, gagalnya fungsi ekosistem, ketersingkiran, kemiskinan, dan kematian. Dan semua ini dapat terlihat nyata pasca berubahnya wajah tambak Indonesia.

Moratorium Industri Tambak, dan Kembali ke Cara Tradisional

Pada pertengahan Juni 2006 lalu, berbagai penggiat lingkungan yang tergabung dalam jaringan kerja yang diberi nama ASIA (Asia Solidarity against Industrial Aquaculture) mengadakan pertemuan untuk merapatkan barisan guna menentang praktek industri pertambakan yang terbukti nyata berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan biodiversity, terganggunya sistem ketahanan pangan, pemiskinan, pelanggaran HAM hingga bencana lingkungan di negara-negara Asia khususnya.

Untuk industri udang Indonesia misalnya, dimana 90%-nya di serap oleh Amerika dan Eropa, namun hal ini tidak berkorelasi positif terhadap perbaikan ekonomi rakyat. Faktanya 3 juta petambak Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Ironinya lagi, konsumsi produk perikanan nasional hanya berkisar 19 kg/kapita/tahun, lebih rendah dari Vietnam maupun Malaysia yang tingkat konsumsinya mencapai 33 kg/kapita/tahun. Sehingga tidak mengherankan jika angka kekurangan gizi juga dahsyat. Di NTT, ada 13 ribu lebih balita kurang gizi, sebanyak 36 diantaranya meningggal dunia. Dan ini terjadi di negara yang justru menjadi produsen perikanan salah satu terbesar di dunia.

Untuk menghentikan kehancuran yang lebih kompleks dan parah, sudah saatnya pemerintah melakukan moratorium terhadap industri pertambakan di Indonesia, dan segera melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir utamanya hutan mangrove untuk mencegah bencana ekologis yang lebih parah. Selain itu, praktek pertambakan tradisional dengan mempertahankan dan memperhitungkan daya dukungan lingkungan (enviromental carrying capacity) seperti yang dikembangkan petambak Sidoarjo-Jawa Timur seharusnya bisa menjadi pilihan bijak bagi pemerintah dalam pengembangan pertambakan Indonesia ke depan.

*Tulisan ini pernah dijadikan sebagai rujukan utama berita nasional pada The Jakarta Post, 4 Juli 2006, dengan judul “Activists say coastal damage exacerbating disasters”. Selengkapnya: http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20060704.H06

*Tulisan ini dimuat di Harian Sinar Harapan, 11 Juli 2006, dengan judul “Pertambakan dan Bencana Lingkungan.” Selengkapnya, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0607/11/opi01.html

@

 

Taken from :WALHI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s