You are currently browsing the category archive for the ‘institusi’ category.
Setelah melalui proses seleksi, akhirnya Kelompok Budidaya Ikan “Bina Mekar” dari desa Ciawang, kecamatan Leuwisari akan mengikuti lomba budidaya ikan tingkat Provinsi Jawa Barat mewakili kabupaten Tasikmalaya hari ini, Selasa (8/12).
“Adapun jenis ikan yang menjadi andalan anggota Kelompok Bina Mekar, yakni ikan nila ‘ninja’ yang merupakan hasil persilangan ikan nila gesit (genetically supermale Indonesian tilapia) dengan ikan nilanirwana (nila ras wanayasa),” jelas Mustofa Gandasasmita, staf Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Kelompok Bina Mekar, Wahyu Setiawan mengatakan, bahwa keikutsertaan dalam lomba budidaya ikan tidak lepas dari prestasi kelompoknya dalam menerapkan teknologi budidaya, seperti budidaya ikan nila ‘ninja’ jantan.
“Selama ini, kelompok kami telah berhasil melakukan persilangan antara ikan nila gesit dengan nila nirwana. Hasil persilangan keduanya menghasilkan nila monosex jantan yang diberi nama oleh kami dengan sebutan ‘ninja’ atau kepanjangan dari nila jantan, yang hasil keturunannya 98 persen jantan” ungkap Wahyu Setiawan.
Ikan nila ‘ninja’ hasil persilangan dari kedua benih unggulan tersebut memberikan keuntungan yang lebih, lanjut Wahyu, selain ukurannya yang berbanding 1:1,5 lebih besar dari betina.
“Dalam waktu 6 bulan, ikan ninja ini dapat mempunyai bobot hingga 8 ons, dan pada ukuran tersebut merupakan ikan yang disebar untuk diperjual-belikan atau siap konsumsi.” tuturnya.
kabar indonesia.com,7/12/2009.
Oleh Prof. Dr. H. BACHRULHAJAT KOSWARA
“Pendirian Jurusan Perikanan di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dalam tahun 1965 (40 tahun yang lalu), pada dasarnya merupakan perwujudan keinginan rakyat dan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Jawa Barat, untuk lebih mengembangkan subsektor perikanan melalui pengadaan tenaga ahli di bidang perikanan. Ahli-ahli yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator dan dinamisator pembangunan, khususnya dalam subsektor perikanan, baik untuk daerah Jawa Barat maupun luar Jawa Barat”
Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Dr. Ir. H. Gunawan Satari (pendiri Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Unpad) dan Gubernur Jawa Barat (pada saat itu H. Mashudi) pada saat menjelaskan kepada kami (para mahasiswa saat itu) tentang latar belakang pendirian Jurusan Perikanan di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.
Dikaitkan dengan keadaan sekarang dan masa yang akan datang, ungkapan pada 40 tahun yang lalu tersebut, tampaknya masih relevan mengingat potensi sumberdaya perairan yang merupakan modal penting dalam pembangunan sektor perikanan cukup besar, ditambah lagi dengan besarnya potensi sumberdaya manusia di Indonesia. Baca entri selengkapnya »
19/12/06 – Program Khusus: P E M P-dkp.go.id
Sejak 2001, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan berhasil menyerap tenaga kerja mencapai 554.234 orang. Tenaga kerja ini bekerja pada 278 koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan, 242 Lembaga Keuangan Mikro (LKM), 110.217 UMK, 118 Unit Kedai Pesisir dan 138 unit Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). Tentu saja multiplier effect dinikmati oleh nelayan dan masyarakat pesisir jauh lebih besar.
Selain itu, melalui Program PEMP telah terjalin kemitraan dengan pihak perbankan dalam membantu akses permodalan nelayan dan masyarakat pesisir. Bersama Bank Bukopin, telah dihasilkan 147 Swamitra Mina dimana 52-nya telah memiliki teknologi online. Kerjasama dengan Bank BRI menghasilkan 34 Unit Simpan Pinjam (USP), sedangkan kemitraan dengan PT. Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan 18 Baitul Qirodl. Untuk wilayah Indonesia bagian Timur, kerjasama dilakukan dengan PT.Bank Maluku yang menghasilkan 16 USP, PT. Bank Papua yang menghasilkan 18 USP. Dan, saat ini telah terbentuk 9 BPR pesisir yang bermitra dengan PT. PNM. Baca entri selengkapnya »
06/09/05 – Program Khusus: P E M P-dkp.go.id
“Masyarakat pesisir yang mendiami 8.090 desa diperkirakan berjumlah 16,42 juta jiwa. Komunitas ini relatif masih tertinggal, yang ditandai dengan poverty headcount index masih 0,28. Dengan kata lain, masih terdapat kira-kira 28% dari populasi tergolong miskin. Fenomena kemiskinan masyarakat pesisir ini sungguh sangat ironis, karena negeri ini memiliki potensi sumberdaya kelautan yang kaya”, demikian dikemukakan oleh Dr. Sudirman Saad (Direktur Pembedayaan Masyarakat Pesisir) dalam acara jumpa pers pada tanggal 6 September 2005.
Pada bagian lain Dr. Sudirman Saad mengatakan bahwa ”pemerintah, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, telah mengambil berbagai kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Kebijakan tersebut sejalan dengan program Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, dimana targetnya antara tahun 1990-2015 masyarakat mempunyai dapat mempunyai pendapatan 1,5 US dolar per hari.”
Dengan target tersebut maka diharapkan melalui program PEMP sampai tahun 2009 dapat menaikkan pendapatan 281.200 (delapan ratus delapan pluh satu ribu dua ratus) orang, dari Rp. 300.000,- menjadi Rp. 500.000,- atau sekitar 10 % dari masyarakat miskin pesisir. Baca entri selengkapnya »
29/08/05 – Lain-lain: Artikel-dkp.go.id
Berbicara tentang ikan kerapu di Hongkong berarti kita berbicara tentang ikan hidup. Mengapa? Karena sebagian besar ikan kerapu yang dijual di pasar Hongkong adalah dalam kondisi hidup.
Dari sudut pandang ilmiah, ikan hidup memiliki kandungan gizi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ikan-ikan dalam kondisi segar, beku ataupun olahan. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan hidup tidak akan rusak oleh aktivitas enzimatis seperti yang terjadi pada ikan yang telah mati. Oleh karena itu, jika dimasak, maka ikan yang berasal dari ikan hidup akan memiliki tekstur daging dan cita rasa yang prima.
Secara geografis, pasar ikan hidup yang paling utama di dunia adalah pasar Asia Timur khususnya negara Hongkong. Setiap tahunnya, Hongkong mengimpor ikan kerapu hidup dalam jumlah yang besar dari manca negara, seperti Australia, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Dari 53.000 ton ikan hidup yang diimpor di Hongkong selama dua dekade terakhir, 30.000 tonnya adalah ikan kerapu (Famili Serranidae). Baca entri selengkapnya »
06/02/03 – Lain-lain: Artikel-dkp.go.id

Oleh
Laksamana Achmad Sutjipto
Kepala Staf TNI AL
Berbicara tentang pengembangan industri kelautan dan perikanan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan sektor kelautan, terdapat “empat indikator utama” yang perlu mendapatkan perhatian, meliputi : adanya kemudahan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya laut accessibility yang mencakup penguasaan teknologi kelautan dan modal dikaitkan dengan Gross National Product (GNP), serta landasan hukum dan komitmen politik nasional; adanya ketergantungan bangsa Indonesia terhadap laut (dependence), yang ditandai oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arti laut bagi kelangsungan dan perkembangan hidup di masa depan; adanya iklim yang kondusif bagi berkembangnya investasi di sektor kelautan (invesment); serta terwujudnya pengendalian laut yuridiksi nasional (sea control), yang terkait erat dengan adanya jaminan stabilitas keamanan dan tegaknya hukum laut.
Keempat faktor tersebut, setidak-tidaknya dapat dijadikan ukuran sejauhmana pembangunan sektor kelautan dapat dikembangkan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan industri kelautan dan perikanan. Baca entri selengkapnya »
19/01/06 – Informasi: Karantina
Dalam kerangka pengembangan usaha pembudidayaan ikan, pemasukan ikan dari luar negeri memang masih diperlukan guna menambah dan memperkaya keanekaragaman jenis ikan serta meningkatkan mutu benih dan induk ikan di Tanah Air.
Berbagai jenis ikan yang dimasukkan umumnya dalam bentuk benih, calon induk atau induk dengan jenis atau varietas unggul untuk kepentingan pembudidayaan lebih lanjut. Jenis ikan yang dimasukkan dari luar negeri juga termasuk anekas ikan hias, baik ikan air tawar maupun air laut, udang intro-duksi (udang putih/penaeus vannamei dan udang biru/penaeus stylirostris).
Selain itu jenis lobster air tawar, beberapa jenis ikan konsumsi baik ikan air tawar maupun air laut seperti ikan nila, bawal laut dan gabus laut serta beberapa jenis biota air lainnya sperti tanaman hias air tawar. Baca entri selengkapnya »
05/04/05 – Informasi: Karantina
Pusat Karantina Ikan (Puskari) sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 05/MEN/2003 sebagai salah satu organisasi Eselon II di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Karantina Ikan.
Puskari saat ini mengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia yang berjumlah 41 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dioperasikan ± 650 orang pegawai yang 75% diantaranya adalah tenaga teknis yang terlatih. Baca entri selengkapnya »
20/09/07 – Informasi: Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan SDMKP
1. Sejarah Berdirinya BPPP Aertembaga
BPPP Aertembaga merupakan UPT Pusat Pelatihan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. Tahun 1974 Marine Fisheries Training Project / TC – Perikanan. Tahun 1975 Panggkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Peraran Pantai ( P3KP3). Tahun 1978 Balai Keterampilan Penangkapan Ian ( BKPI ). Tahun 2001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan ( BPPP) Aertembaga.
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Tugas Pokok BPPP Aertembaga yaitu melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial dibidang usaha perikanan. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :
1. Merencanakan kegiatan pelatihan
2. Melaksanakan pelatihan teknis dan manajerial dibidang usaha pertanian
3. Menyusun materi, metodologi dan penyelenggaraan penyuluhan
4. Memantau kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis
5. Mengelola sarana pelatihan
6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Baca entri selengkapnya »
20/09/07 – Informasi: Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan SDMKP
SUPM Negeri Bone sebelumnya bernama Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Bone adalah merupakan UPT Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian – Departemen 532/Kpts/OT.210/8/1988 tanggal 4 agustus 1988. Berdasarkan Keppres No. 136 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 136 Tahun 1999 terbentuklah Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
Dalam rangka menghindari duplikasi dan ketidakefesienan penanganan kegiatan perikanan serta guna lebih kerangka pembangunan kelautan dan perikanan, maka sesuai dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 250/M.PAN/7/2000 tanggal 19 Juli 2000, seluruh instansi perikanan yang selama ini dibawah Departemen Pertanian (termasuk didalamnya SPP Negeri Bone) dialihkan ke Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Selanjutnya, guna lebih memantapkan kedudukan, tugas dan fungsi seluruh Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Bidang Perikanan ditetapkanlah organisasi dan tata kerja SPP Negeri melalui Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 78 Tahun 2000 tanggal 31 Juli 2000. Baca entri selengkapnya »
18/09/07 – Informasi: Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan SDMKP
-
Sejarah Berdirinya BPPP Belawan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kelautan dan Perikanan, dibawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 1961 berdiri Sekolah Perikanan Laut (SPL) Belawan, tahun 1962 diubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Pertama (SUPP) Belawan. Kemudian pada tahun 1972 SUPP Belawan diubah menjadi Training Center Perikanan (TC Perikanan) Belawan, dan pada tahun 1975 TC Perikanan Belawan dikembangkan dan diubah namanya menjadi Pangkalan pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Belawan. Pada tahun 1978 P3KP3 Belawan diganti nama dengan Balai Keterampilan Ikan ( BKPI ) Belawan. Terakhir tahun 2001 Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Belawan diubah nama menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan dan merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan SDM Perikanan (Aparatur / Petugas Teknis dan masyarakat Perikanan).
Baca entri selengkapnya »
18/09/07 – Informasi: Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan SDMKP
Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi yang selanjutnya disebut Balai Diklat Aparatur Sukamandi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Aparatur yang saat ini berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Aparatur (Pusbangtur). Sesuai dengan Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan No: 30/MEN/2003 tanggal 20 Agustus 2003.
Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan teknis manajerial dibidang Pengembangan Aparatur. Pada tanggal 20 Februari 2004 ditanda tangani berita acara serah terima sarana dan prasarana dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur untuk sebagai tempat operasionalnya Balai Diklat Aparatur, yang letaknya di Jalan Raya 2 Sukamandi – Ciasem Kabupaten Subang. Baca entri selengkapnya »
13/09/07 – Informasi: Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan SDMKP
Balai Diklat Tegal merupakan salah satu dari 5 Unit pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Diklat Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. Nama BPPP ini diberikan sejak tanggal 1 Mei 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer : Kep.26k/Men/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan. Balai Diklat ini didirikan sejak tahun 1971. Perkembangan BPPP Tegal tidak lepas dari sejarah ”saudara”nya SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) Negeri Tegal, karena awalnya SUPM Tegal merupakan satu kesatuan instansi dengan Balai. Pemisahan SUPM Tegal dari Balai terjadi pada tahun 1991 melalui SK Mentan Nomor : 54/Kpts/KP.430/1991 tanggal 1 Februari 1991. Sejak awal berdirinya, Balai ini telah mengalami beberapa kali pergantian nama dan kepemimpinan.
Adapun nama sebelumnya adalah sebagai berikut :
- Fisheries Training Center (Pusat Pelatihan Perikanan) Tegal, sejak tahun 1971-1974.
- Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Nusantara (PPPKPPN) Tegal, sejak tahun 1975-1978.
- Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Tegal, sejak tahun 1978-2001.
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal, sejak tahun 2001-sekarang.
13/09/07 – Informasi: Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan SDMKP
1. Sejarah Berdirinya STP Bogor
Pada tahun 1958 didirikan sebagai Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas, Bogor. Tahun 1973 Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bogor. Tahun 1979 Sekolah Pertanian Pembangunan- SUPM, Bogor. Tahun 1986 Diklat Akademi Penyuluhan Pertanian bogor bidang Perikanan. Tahun 1999 Jurusan Penyuluhan Perikanan pada STTP Bogor. Tahun 2006 dialihkan Pengelolaannya dari Departemen Pertanian Ke Departemen Kelautan dan Perikanan, sementara diintegrasikan ke STP Jakarta.
2. Visi Misi
Penyediaan sumberdaya manusia penyuluh yang kompeten dan mampu memecahkan berbagai masalah yang komplek, mandiri dan berkemampuan manajerial, menjadi tugas lembaga-lembaga perikanan yang salah satunya adalah STP Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor. Jurusan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu Jurusan STP Jakarta harus dapat menjadi wadah untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan Visi dan Misi STP yang kuat guna men-support terciptanya citra sebuah lembaga pendidikan tinggi yang kredibel. Paradigma baru pendidikan untuk menjawab kebutuhan pasar dan transformasi masyarakat menunjuka bahwa tenaga-tenaga professional haruslah mempunyai Visi. Visi yang akan dikembangkan oleh Jurusan Penyuluhan Perikanan agar dapat menunjang Visi STP : “Terwujudnya STP sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang bertaraf internasional”. Baca entri selengkapnya »
12/09/07 – Informasi: Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan SDMKP
Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan, tanggal 18 Sepetember 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32 Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas melaksankan pelayanan teknis dibidang administrasi program dan penyelenggaraan pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan. Penjabaran secara lebih detailnya adalah :
-
Menyelenggarakan pelatihan bagi Taruna untuk Meningkatkan Keterampilan dalam rangka penajaman kompetensi.
-
Menyelenggarakan Penelitian Terapan Di Bidang Perikanan dan Kelautan
-
Menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
-
Menyelenggarakan Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan
-
Unit latihan Perikanan Lapangan (ULPL) tahun 1987 – 1989.
-
Balai Latihan Perikanan Lapangan (BLPL – STP) tahun 1990 – 2000.
-
Unit studi dan Pelatihan Perikanan Lapangan (USPPL – STP) tahun 2001 – 2003
-
Bagian Administrasi dan Pelatihan Perikanan Lapangan (BAPPL – STP) tahun 2003 – sekarang. Baca entri selengkapnya »


















Komentar Terakhir