PENGARANG : Dwi Abad Tiwi

Abstract
Recently, Indonesia has approved several laws on the decentralisation of the Environmental Impact Assessment (EIA) process to district governments, a process considered as an important tool of integrated coastal zone management (ICZM). Objective of this research is to assess the quality of EIAs in the Banten Bay area, in particular with respect to the use of environmental information in order to give suggestion on how the EIA process, the ICZM as well as the role of district government can be improved. Analysis of quality of environmental information as stated in the Indonesian guidelines and used in the EIA has been used as the method. Three EIA guidelines have been analysed, review of 10 EIA reports (EIS), interview of respondents on the use of sources of information to compose and to review the EIS, observation of 4 EIS-review meetings, and interview of local operators on environmental monitoring have been conducted. Some results have been identified, modules have been developed to support the implementation of the recommendation.

Kata kunci: Amdal, kawasan pantai, informasi lingkungan, pemerintah daerah, pengelolaan terpadu kawasan pantai.

SUMBER :
Prosiding Seminar Teknologi untuk Negeri 2003, Vol. IV, hal. 29 – 31 /HUMAS-BPPT/ANY

PENDAHULUAN

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikenal di Indonesia sebagai salah satu perangkat penting dalam pencegahan dampak suatu rencana pembangunan, salah satunya pada kawasan pantai. Beberapa tahun terakhir ini telah disahkan peraturan penting yang terkait dengan desentralisasi Amdal dan pengelolaan pantai. UU no. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup memberikan pemahaman akan kesatuan pengelolaan lingkungan daratan, perairan dan udara oleh pemerintah daerah. UU no. 22/1999 tentang otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemda tk. II untuk mengelola kawasan darat dan laut. Kepmen LH no. 08/2000 tentang keterlibatan masyarakat dan akses ke informasi dalam proses Amdal dan no. 41/2000 tentang pembentukan komisi Amdal daerah memperkuat kewenangan pemda tk II dalam persetujuan Amdal. Studi pendahuluan tentang prosedur dan persetujuan perijinan pembangunan di Teluk Banten menunjukkan indikasi ada keterbatasan pemakaian informasi lingkungan dan partisipasi pemda dalam pengelolaan kawasan pantai. Dengan melihat pentingnya peran pemda dalam pengelolaan terpadu kawasan pantai dan dalam persetujuan Amdal, maka dianggap perlu mengetahui kesiapan pemda tk II terutama dalam penyediaan informasi lingkungan. Penelitian ini dilakukan atas kerjasama Indonesia-Belanda untuk penelitian pengelolaan terpadu kawasan pantai Teluk Banten, pendanaan oleh NWO/WOTRO dan pemerintah Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Keterbatasan informasi di daerah
Sistim pemerintahan di Indonesia dimana sektor teknis di tingkat pusat mendominasi sektor di tingkat bawahnya, memungkinkan kegiatan pengambilan data terkait dengan sektor teknis beserta kepemilikannya dilakukan oleh tingkat pusat. Pengambilan data atau informasi terkait sektor lain meskipun merupakan data penting tidak dilakukan. Laporan Amdal yang disetujui seharusnya dapat menyediakan informasi lingkungan pada kenyataannya sangat jauh dari yang diharapkan. Berkas laporan Amdal cenderung dijadikan dokumen pengesahan perijinan saja. Selain itu, kegiatan penelitian yang terkait dengan lingkungan pantai dan laut yang biasanya memerlukan dana besar hanya dilakukan oleh departmen, lembaga penelitian atau universitas yang berada di Jakarta atau kota besar lainnya. Sehingga data penelitian yang didapat juga hanya berada di Jakarta atau di kota tersebut. Untuk mendapatkan informasi tersebut banyak proses dan prosedur yang harus dilakukan oleh daerah dimana data tersebut berasal. Selain itu data tersebut hanya terkait dengan sektor tertentu atau hanya dalam lingkup kegiatan penelitian saja, tidak meliputi komponen lingkungan secara menyeluruh seperti yang dibutuhkan untuk proses Amdal. Selain itu institusi pelaku kegiatan monitoring lingkungan tidak disebutkan secara jelas dalam pedoman umum maupun pedoman teknis Amdal termasuk bagaimana pendanaannya. Dengan demikian wajarlah kalau kegiatan monitoring sangat sedikit dilakukan oleh pemda tk II yang mempunyai keterbatasan dalam hal pendanaan, peralatan dan SDM. Hal inilah yang menyebabkan sumber informasi lingkungan yang seharusnya dimiliki oleh daerah menjadi sangat terbatas.

2. Keterbatasan pemanfaatan informasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertukaran informasi hanya terjadi didalam satu instansi saja. Sedang pertukaran informasi antar instansi baik ditingkat pusat ataupun didaerah maupun antara pusat dan daerah tidak pernah dilakukan. Aliran dan pertukaran informasi yang sangat penting dalam pengadaan informasi tidak berjalan. Keberadaan data yang dimiliki oleh instansi ditingkat pusat juga jarang dapat dimanfaatkan oleh daerah salah satu penyebab terjadinya pengangguran informasi, dimana salah satunya disebabkan tidak tersedianya peraturan daerah pendukung. Kurangnya kerjasama antara daerah dan lembaga penelitian/universitas juga menyebabkan tidak dapat dimanfaatkannya sejumlah informasi di lembaga penelitian tersebut. Dengan keberadaan informasi yang sangat terbatas di tingkat daerah dengan tingkat pemanfaatan yang rendah, maka hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab mengapa dokumen Amdal yang dihasilkan mempunyai kualitas yang di bawah kualitas untuk dapat disetujui.

3. Kesiapan pemda dalam penyediaan informasi untuk persetujuan Amdal dan pengelolaan pantai terpadu
Amdal dapat secara efektif dimanfaatkan sebagai salah satu cara pengelolaan terpadu kawasan pantai, dimana dapat dicapai antara lain dengan kontribusi penggunaan informasi lingkungan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan suatu proses Amdal, mulai dari pembuatan laporan sampai dengan persetujuan dan pemanfaatan laporan untuk monitoring lingkungan setelah laporan tersebut disetujui. Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan informasi lingkungan di tk II dalam hal ini kawasan Teluk Banten untuk menyusun dan menilai laporan Amdal maupun dari hasil pemantauan lingkungan adalah sangat terbatas, terutama informasi tentang biologi laut, informasi penting dalam pengelolaan pantai terpadu. Penelitian penunjang keberadaan informasi tersebut juga masih terbatas, kalaupun ada informasinya berada di instansi tingkat pusat. Pertukaran informasi lingkungan yang tersebar di beberapa instansi juga belum terjadi, sementara pemda sendiri belum dilengkapi dengan peraturan yang mendukung aksesibilitas mereka terhadap informasi lingkungan tentang daerahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapasitas pemda tk II pada kasus Teluk Banten masih membutuhkan suatu perbaikan dalam penyediaan informasi lingkungan baik untuk proses Amdal maupun untuk pengelolaan terpadu kawasan pantainya.

4. Rekomendasi
Diusulkan suatu rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas Amdal untuk pengelolaan terpadu kawasan pantai, meliputi perbaikan pedoman teknis, integrasi kebutuhan dan ketersediaan informasi data lingkungan, integrasi strategi untuk pengelolaan pantai, pengembangan dan peningkatan kapasitas daerah untuk pemantauan lingkungan pantai dan laut. Rekomendasi juga diusulkan untuk hal-hal diluar proses Amdal agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam proses Amdal. Rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk pengelolaan terpadu kawasan pantai meliputi pemisahan dan pendelegasian perijian kegiatan di kawasan pantai yang bersifat tidak merusak lingkungan, pemberian sarana untuk koordinasi pertukaran informasi antar daerah tk II, koordinasi dalam program pengelolaan kawasan pantai. Juga diusulkan agar pemerintah pusat memberikan lebih banyak kemudahan bagi daerah dalam mempercepat proses desentralisasi.

taken from :iptek.net.id

About these ads