08/11/06 – Lain-lain: Artikel-dkp.go.id

Hingga saat ini ada ketakutan yang hemat saya kurang mendasar akan hilangnya pulau-pulau terluar dan terpencil Indonesia. Ketakutan tersebut dipicu oleh lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari wialayah Indonesia dan masuk ke dalam bagian wilayah negara Malaysia beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya kedua pulau itu tidak lepas dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetapi oleh Mahkamah Internasional dianggap bukan wilayah NKRI. Ketakutan itu berpengaruh seolah-olah beberapa negara tetangga terus mengincar pulau-pulau terluar Indonesia.

Saya tidak merasa bahwa ada negara tetangga yang ingin merampas atau mengambil pulau Indonesia, baik pulau terluar maupun terkecil. Mungkin ada pengusaha swasta dari negara tetangga yang menanamkan modal di pulau-pulau yang dikuatirkan tersebut. Menurut saya hal itu sah-sah saja. Mengapa harus khawatir, perusahaan asing lain bisa menanamkan modal di Indonesia.

Ketakutan dalam konteks kehilangan wilayah sebagai bagian dari NKRI, saya kira tidak akan terjadi. Hal itu karena seluruh pulau terluar sudah dipagari dengan garis batas yang telah diundangkan sejak tahun 1960 ( UU No.4/PRP/1960). Malah kemudian UU ini telah diperbaharui oleh UU No.6/1996, dan pemerintah pun telah mengeluarakan PP No. 38 tahun 2002 yang menetapkan lebih dari 180 titik pangkal terluar NKRI. Selain sudah dipagari oleh garis pangkal Nusantara sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, negara tetangga juga tidak mempersoalkan status kepemilikan pulau terluar Indonesia. Seperti misalnya Malaysia dan Indonesia telah memiliki agreement sejak tahun 1982. Malaysia pun telah mengakui kesatuan nusantara dalam payung NKRI, karena itu ketakutan hilangnya kedaulatan Rl atas pulau terluar tidak berdasar dan salah.

Sesunguhnya ada bebarapa kehilangan yang mungkin terjadi. Pertama kehilangan rasa politis. Artinya penduduk yang jauh dari pusat pemerintahan tidak mendapat perhatian pemerintah (baik pusat maupun daerah). Penduduk yang tinggal di pulau terpencil dan terluar semakin lama merasa bukan menjadi warga negara Indonesia. Pada akhirnya rasa nasionalisme mereka akan luntur bahkan ada diantaranya yang sudah pupus, dan dengan demikian secara praktis kebanggaan menjadi bagian dari NKRI pun dapat hilang pada warga yang tinggal di pulau-pulau terluar atau terpencil tersebut.

Perasaan seperti itu bukan hanya dapat melanda penduduk yang berdiam di pulau terluar dan terpencil, tetapi juga dapat dirasakan oleh penduduk yang memang tinggal di daerah terpencil lainnya. Penduduk Aceh misalnya, walaupun terletak di tengah-tengah kepulauan nusantara pemah merasakan kekecewaan dengan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Rasa kecewa itu dapat dimaklumi, betapa tidak, kekayaan alam yang mereka miliki dieksploitasi untuk kepentingan mereka yang bukan penduduk Aceh. Begitu juga dengan suadara-saudara kita yang tinggal di Papua atau Maluku. Jadi dari segi politis mereka merasa tidak diperhatikan.

Kedua, kehilangan dalam arti sosial ekonomi. Hal ini terjadi bila kaitan sosial ekonomi antara penduduk setempat dengan pemerintah tidak terjalin, Hasil bumi penduduk setempat tidak dijual ke Jakarta atau Jawa. Barang kebutuhan mereka juga tidak pernah disuplai dari Jakarta atau pulau Jawa. Contohnya penduduk di pulau Mianggas yang terletak di Utara Sulawesi. Penduduk setempat merasa lebih dekat dengan Filipina. Nasib serupa juga dialami penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan Kalimantan yang merasa lebih dekat dengan warga Sabah dan Serawak. Potensi seperti ini juga dapat terjadi di kepulauan Riau yang secara geografis lebih dekat dengan Singapura.

Tingkatkan Pengawasan
Lalu apa yang harus dilakukan agar kekuatiran akan hilangnya pulau terpencil dan terluar tidak terjadi? Beberapa pengamat berpendapat, hal ini bisa dicegah dengan cara “menduduki’ pulau tersebut. Menurut hemat saya, jika memang potensial secara ekonomis mangapa tidak? Tetapi yang harus diingat adalah jika penduduk di pulau tersebut ditransmigrasikan tanpa ada lapangan kerja, maka hal itu akan mendatangkan masalah baru saja.

Pengamat lain mengatakan harus segera mungkin menamai pulau-pulau yang selama ini memang belum memiliki nama. Menurut saya, penamaan sebuah pulau bukan merupakan hal yang substansial, karena nama tidak akan mempengaruhi status kepemilikan pulau tersebut. Kewenangan dan hak milik atas sebuah pulau atau wilayah terjadi bila pemerintah melaksanakan kontrol yang efektif, bukan memberi nama. Dari sudut hukum, nama tidak memberikan hak kepemilikan, tetapi untuk mengidentifikasikan dan ini boleh-boleh saja untuk kepentingan pengelolaan.

Menurut saya, salah satu cara yang harus ditempuh untuk mengatasi rasa kehilangan politik dan sosial ekonomi itu adalah dengan meningkatkan pengawasan pemerintah pusat dan daerah terhadap pulau-pulau kecil tersebut. Pengawasan dapat dilakukan jika pemerintah melaksanakan kontrol yang efektif. Kontrol yang efektif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Misalnya, mengatur daerah ke dalam wilayah administratif seperti kecamatan atau desa. Hal ini perlu dilakukan agar terjalin ikatan pemerintahan dengan penduduk pulau terluar atau terpencil itu.

Kedua, para pejabat daerah maupun pusat sering melakukan kunjungan ke pulau-pulau tersebut untuk memberikan perhatian kepada penduduk setempat. Pertanyaannya adalah apakah Camat atau Bupati sering melakukan kunjungan kerja ke pulau-pulau terpencil dan terluar ini. Saya memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut yang sering mengadakan patroli laut sambil membawakan atau menukar barang kebutuhan pokok warga setempat. Seharusnya, frekuensi kunjungan seperti ini ditingkatkan, tidak saja oleh TNI AL tetapi juga oleh jajaran pemerintahan lainnya.

Ketiga, mendirikan atau membuat tanda-tanda pemerintahan untuk menegaskan bahwa pulau tersebut milik bangsa Indonesia. Bila perlu membangun mercusuar di tempat-tempat yang penting untuk pelayaran. Ini untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia atas sebuah wilayah. Kontrol yang efektif pada akhirnya harus dilakukan ini terkait erat untuk menghilangkan aksi penyelundupan baik illegal logging maupun illegal fishing, bajak laut, lalu lintas teroris dan tindak kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dilakukan di laut yang sering dikhawatirkan akhir-akhir ini.

Sumber : Majalah Demersal Oktober 2006

About these ads