01/02/06 – Lain-lain: Kapal Perikanan & Alat Penangkap Ikan-dkp.go.id

Usaha perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap diyakini akan mampu mendukung perolehan devisa negara non migas karena kegiatan ini relatif tidak terpengaruh dampak negatif krisis moneter. Bahkan secara nyata memberikan konstribusi positif terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

Untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap, salah satunya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja perikanan tangkap Indonesia yang lebih mandiri dan profesional. Disamping itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kapal dan anak buah kapal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan.

Untuk mendukung terwujudnya tertib perizinan sebagaimana tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap membentuk Tim Teknis Pemeriksa Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan dan atau Pengangkut Ikan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan sebagai acuan dalam melaksanakan SK Dirjen tersebut, maka disusun Petunjuk Teknis Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan.

Adapun dasar pertimbangan dilakukannya pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa untuk memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) perlu dilakukan pemeriksaan terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan yang akan digunakan;
  2. Bahwa pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada butir (a) merupakan prasyarat dan sebagai dasar pertimbangan dapat atau tidaknya izin kapal perikanan diterbitkan;
  3. Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan perlu dibentuk TIM Pemeriksa Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan dan atau Pengangkut Ikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

Maksud dan tujuan dari pembuatan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan pedoman pada para petugas cek fisik baik pusat maupun daerah agar ada kesepahaman mengenai pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan khususnya untuk hal bersifat teknis di lapangan, sedangkan sasaran dari petunjuk teknis pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan adalah terwujudnya tertib perijinan bagi pelayanan usaha perikanan tangkap.
Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik kapal terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap dokumen kapal perikanan oleh Direktorat Pelayanan Usaha

Penangkapan Ikan. Selanjutnya bila hasil verifikasi/rekomendasi dinyatakan setuju kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan yang meliputi :

  1. Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
    Dalam hal ini pemeriksaan meliputi bagian di atas dan di bawah dek. Pemeriksaan di atas dek dilakukan terhadap ukuran utama kapal seperti L, B, D, d dan karakteristik lainnya seperti Sheer, Trim, Slip, Way, Rigger, Boom serta peralatan yang ada di dalam kamar kemudi seperti kompas, peralatan penginderaan jauh, alat komunikasi dan sebagainya. Sedangkan pemeriksaan di bawah dek dilakukan terhadap: kapasitas, palkah, ruang penyimpanan barang (storage), ruang kamar mesin atau ruang pengolahan;
  2. Pemeriksaan Mesin dan Alat Bantu Penangkapan
    Terhadap mesin dan alat bantu juga dilakukan pemeriksaan utamanya untuk mengetahui nomor, merk, tahun pembuatan, dan spesifikasi lainnya. Disamping mesin utama yang digunakan, mesin bantu (gen set) alat bantu seperti : line hauler, winch, power block, water spinkle, angli machine, lampu sorot dan lainnya. Hal ini untuk mengetahui apakah keberadaan alat bantu tersebut sesuai atau tidak dengan peruntukannya;
  3. Pemeriksaan Alat Penangkapan Ikan
    Pemeriksaan terhadap alat penangkapan ikan sebaiknya dapat dilakukan dengan membuka atau membentangkan alat yang hendak diperiksa. Hal ini untuk mengetahui struktur dan komponen alat penangkap ikan secara terinci. Karakteristik alat penangkap ikan sebaiknya dicatat dan dibuat sketsa atau basic designnya;
  4. Alat Pemisah Ikan (API)/TED/BED, bagi yang disyaratkan.

Sumber : Keg. Direk. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Th. 2005

About these ads