28/09/04 – Lain-lain: Artikel-dkp.go.id

Meski dirasa sangat lamban, akhirnya Indonesia meratifikasi Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) dalam Rapat Paripurna DPR-RI 16 Juli 2004 lalu. Protokol Cartagena merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), bertujuan untuk menjamin keamanan yang memadai dalam hal perpindahan dan penggunaan lintas-batas negara atas organisme hasil modifikasi genetika (OHMG) atau organisme hidup yang dimodifikasi hasil bioteknologi modern yang dapat memberikan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Protokol ini merupakan perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum dan mengatur perpindahan OHMG di luar batas negara.

Sebenarnya proses ratifikasi Indonesia untuk piagam Cartagena ini sudah harus dilakukan semenjak beberapa tahun yang lalu, karena jelas kebijakan aplikasi peraturan internasional tersebut dalam lingkup nasional amat diperlukan. “Terlalu tinggi risiko yang harus ditanggung bangsa ini bila ratifikasi terus ditunda-tunda,” ujar Sekretaris Pelaksana Bioforum, Erizal. “Kita akan selalu berada dalam proses yang sama sekali tidak memberi manfaat pada rakyat banyak,” tambahnya. Sebagai negara yang sedang membangun Indonesia perlu mengembangkan bioteknologi modern yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Di satu sisi, dengan jumlah penduduk nomor 5 terpadat di dunia, Indonesia harus terus mengupayakan berbagai alternatif pengadaan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan. Sementara, jumlah penduduk yang banyak juga menimbulkan masalah baru berupa pemenuhan pengadaan papan. Hal tersebut, lambat laun menyebabkan semakin sempitnya lahan di bidang pertanian/perkebunan.

Hal lain, keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan strategis di antara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap lalu lintas perdagangan organisme hasil modifikasi genetik yang ilegal.

Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan dukungannya atas upaya Pemerintah meratifikasi Protokol Cartagena. Pasalnya pemerintah belum mampu menyelesaikan atau mengatasi berbagai bahaya dan resiko yang berkaitan dengan keamanan hayati, misalnya masuknya impor daging sapi gila. “Kami tidak ada keragu-raguan untuk mendorong Pemerintah meratifikasi Protokol Cartagena ini dan kami sudah 4 tahun menunggu ini,” ujar perwakilan dari Konphalindo Tejo W. Jatmiko pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Franklyn Kayhatu.

Manfaat bagi Indonesia, apabila meratifikasi Protokol Cartagena, antara lain (1) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (2) meletakkan landasan dan sumber hukum internasional yang berlaku sebagai hukum nasional untuk dikembangkan dan dilaksanakan, terutama dalam menjamin tingkat keamanan hayati kegiatan perpindahan lintas batas OHMG; (3) mendapatkan manfaat optimal dari penggunaan bioteknologi modern secara aman agar tidak merusak keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI Ismid Hadad mengatakan pentingnya Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena karena selain bermanfaat, Protokol ini juga memberikan pedoman mengenai tata cara pengelolaan dan pengendalian resiko, juga adanya prinsip pendekatan kehati-hatian dini (precautionary approach) di dalamnya. Menurutnya prinsip kehati-hatian dini menjadi dasar perlunya kita mengaplikasi ketentuan Cartagena dalam lingkup nasional.

Menurut Tejo, dalam protokol itu terdapat empat prinsip yang dapat dijadikan acuan (1) prinsip precautionary approach sehingga selama belum ada aturan, Indonesia berhak menolak produk rekayasa genetika yang masuk; (2) prinsip partisipasi publik; (3) prinsip perhatian terhadap aspek sosial-ekonomi, dan (4) prinsip pertanggungjawaban (liability) dan upaya pemulihan, yang bisa menjadi alat kontrol perusahaan multinasional yang akan mencoba mengaplikasikan tanaman transgenik mereka di Indonesia. Tejo menyebutkan, kerugian dari pertanian transgenik yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam satu hektar lahan yang ada, 20% dijadikan daerah refugee untuk mencegah kekebalan hama pada produk itu. Artinya, pembuat sudah tahu dan yakin terjadi dampak dan risiko lingkungan. Sementara dari aspek sosial ekonomi, masyarakat dirugikan karena benih hanya dapat ditanam sekali karena menyangkut hak paten. Benih yang mulanya dijual Rp. 40.000/kilogram dan dibayar saat panen, ternyata dikenakan Rp. 100.000/kilogram saat panen, dengan alasan rugi.

Selanjutnya menurut peningkatan kemampuan (capacity building), terutama di sektor pemerintah baik pusat maupun daerah, karena pemerintahlah yang berwenang memberikan perijinan, regulasi, dan sebagainya yang menyangkut keamanan, baik keamanan terhadap pangan, kesehatan, dan keamanan lingkungan. Perijinan dimaksud, misalnya sebelum pemerintah memberi ijin terhadap suatu produk untuk dipasarkan, terlebih dahulu harus ada uji coba laboratorium dan uji coba lapangan. Bila dalam uji coba tersebut tidak ada resiko, baru boleh tahap komersialisasi.

Menjawab pertanyaan, apakah keamanan hayati ini cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), menurutnya, PP saja tidak cukup karena kaitan keamanan hayati dan dampak yang ditimbulkan cukup luas sehingga dia memerlukan peraturan yang lebih komprehensif dan tidak dapat dicantolkan ke dalam satu atau dua UU saja.

Nampaknya, kinerja pemerintah dan DPR dalam meratifikasi Protokol Cartagena ini, perlu diacungi jempol. Ratifikasi memang baru langkah awal, namun hendaknya jangan ditunda lagi langkah lanjutan yang secara sinergi dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah, LSM, kalangan perguruan tinggi, maupun lembaga penelitian). Rangkaian langkah tersebut diantaranya: (1) perlunya membentuk jaringan kerja sama dalam hal pertukaran informasi tentang bioteknologi dan keamanan hayati secara internasional melalui Biosafety Clearing House Mechanism. Dengan demikian, Indonesia dimungkinkan memperoleh bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang keamanan hayati; (2) perlunya melakukan kajian secara komprehensif tentang berbagai implikasi multidimensial yang mungkin akan muncul, yang dalam jangka panjang akan mendatangkan kerugian materil dan immateril; (3) dapat menjawab kepentingan nasional, antara lain: dapat mensejahterakan masyarakat dengan memberikan nilai tambah serta dapat melestarikan sumber hayati tanpa merusak lingkungan yang sudah ada, (4) serta melaksanakan penegakan hukumnya. Jadi, seandainya agenda-agenda di atas juga mampu dilaksanakan oleh pemerintah, kami tak kan segan-segan mengacungkan jempol untuk kesekian kalinya.

Sumber : Warta KEHATI No. 26 tahun VIII/2004

About these ads