06/02/03 – Lain-lain: Artikel-dkp.go.id

OIeh: Eddy Pratomo, SN, MA*)

*)Kepala Sub-Dlrektorat Perjanjian Teritorial, Direktorat Perjanjian lnternasional, DEPLU. Makalah disampaikan pada simposium dalam rangka kegiatan “Sosialisasi Konvensi Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan & Perikanan di Jakarta, 15 November 2001.

I. Pendahuluan

Politik Iuar negeri Indonesia yang bebas-aktif pada dasarnya berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, utamanya amanat Pembukaan UUD 1945. Dalarn penjabarannya, pelaksahaan politik Iuar negeri tersebut mencakup kegiatan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdarnaian abadi dan keadilan sosial; menolak segala bentuk penjajahan, penindasan atau pun ketidak-adilan melalui pembangunan bangsa-bangsa, pembinaan persahabatan dan kerjasama internaslonal dl berbagal forum. balk bilateral, regional maupun multilateral, tanpa membedakan sistim politik atau sistim ekonomi masing-masing negara.

Pelaksanaan polugri dimaksud diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di bidang hubungan dan politik Iuar negeri ini. Hal ini dilakukan a.I. dengan keikut-sertaan serta partisipasi aktif Pemerintah Indonesia pada berbagai forum internasional serta ratifikasi, aksesi serta akseptansi Pemri terhadap berbagai konvensi internaslonal. Dalam kaitan ini maka tujuan partisipasi Indonesia dalam fora multilateral adalah untuk ikut memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan keamanan dan perdamaian dunila serta meningkatkan kesejahteraan umat rnanusia pada urnumnya dan rakyat indonesia pada khususnya.

Secara khusus, implementasi teknis dan penjabaran polugri di maksud diarahkan sesual Garls-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. Il/MPRI 1999, khususnya aspek hubungan Iuar negerl. Pokok-pokok pemikiran yang terdapat didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

· Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktlf dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik-beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan bangsa dan kerjasama internaslonal bagi kesejahteraan rakyat;

· Dalam melakukan perjanjian dan kerjasarna internasional yang menyangkut kepentingan dan hayat hidup rakyat banyak harus dengan persetuluan lembaga perwakilan rakyat;

· Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri, melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional;

· Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekononii dan pembangunan nasional melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama, dan pembangunan kawasan.

Di samping itu, keikut-sertaan Pemerintah Indonesia pada konvensi-konvensi internaslonal adalah dengan pertimbangan memperjuangkan kepentingan nasional di bidang tertentu dalam hubungan antar bangsa yang berada dalam lingkup pengaturan konvensi. Hal inl pada gilirannya dapat memantapkan citra nasional sebagai bangsa yang committed memperjuangkan kepentingan bersarna masyarakat internasional yang dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional.

II. Konvensi Hukum Laut 1982

Setelah perundingan Intensif selama l.k. 9 tahun berunding, pada tanggal 30 April 1982 telah dapat disahkan naskah konvensi hukurn laut baru. Konvensi yang dikenal sebagai Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (Konvensi) ini ditandatangani pada tanggal I 0 Desember 1982 dan mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994. Konvensi yang terdiri dari 320 Pasal dan 9 Annex ini secara substanstif memuat ketentuan-ketentuan baru yang membedakannya dengan Konvensi 1958. Ketentuan tersebut a.I. mencakup tentang lebar laut wilayah 12 mil laut (laut teritorial), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut), landas kontinen, hak-hak bagi negara yang tidak berpantai, rejim negara kepulauan, konsep Common Heritage of Mankind, pencegahan pencemaran di laut, selat untuk pelayaran Internasional, dasar laut di Iuar batas yusdiksi nasional, alih teknologi, penelitian ilmiah mengenai Iaut dan penyelesaian sengketa kelautan.

Pemberlakuan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut pada tanggal 16 November 1994 tersebut secara universal menetapkan negara-negara pihak untuk sesegera mungkln mengimplementasikan ketentuan.ketentuan konvensi sesuai prosedur formal legislasi nasionalnya. Dalam kaltan ini, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985, tanggal 31 Desember 1985. SampaI saat ini, tercatat 133 negara telah mengesahkan Konvensi dan sekitar 160 negara yang menandatanganinya.

Bagi Indonesia, arti penting Konvensi 1982 adalah dlcantumkannya rejim hukum Negara

Dalam perjalanan sejarahnya, upaya negara-negara untuk sesegera mungkin mengimplementasikan seluruh rejim baru hukum laut internasional yang tertuang dalam ketentuan.ketentuan Konvensi, pada beberapa tahapan tertentu mengalaml stagnasi. Hal ini didasarkan pada perbedaan mendasar interpretasi implementasi ketentuan Konvensi antara negara berkembang dan negara maju.

Salah satu hambatan ini antara lain, tidak adanya konsensus antara negana berkembang dan negara maju mengenai implementasi Bab Xl tentang Kawasan (Area) yang secara khusus mengatur tentang penambangan dasar laut samudera dalam. Namun demikian dan sejalan dengan situasi tersebut, atas prakarsa Sekretaris Jenderal PBB, telah diadakan konsultasi antara negara-negara yang sangat berkepentingan mengenai tata cara dan kesepakatan untuk mengakomodir perbedaan interpretrasi implementasi Bab XI dimaksud.

Bentuk Implementasi lainnya atas ketentuan-ketentuan Konvensi adalah United Nations Agreement on Srraddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks yang diterlma pada tahun 1995, dan merupakan mekanisrne dalam mengimplementasikan Pasal 64 Konvensi. Aspek terpenting dalam Agreement ini adalah yang menyangkut kewajlban negara-negara pihak untuk bekerjasama dengan organisasi regional didalam melaksanakan konservasi dan manajemen perikanan di laut lepas. Indonesia bersama dengan 24 negara Iainnya pada tanggal 4 Desember 1995 telah menandatangani Agreement tersebut yang akan berlaku secara internasional setelah diratifikasi oleh 30 negara.

III. lmplementasi Nasional

Sejak diproklamasikan pada tahun 1945, Indonesia menganut prinsip-prinsip hukum laut peninggalan kolonial yaitu Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie 1939, StbNo. 442. Sejalan dengan perkembangan sejarah, pada tanggaf 13 Desember 1937 Indonesia mendeklarasikan kedaulatannya secara bulat dan penuh terhadap pulau dan laut antaranya dan menyatakan bahwa seluruh kepulauan Indonesia adalah merupakan suatu kesatuan dan laut antara pulau Indonesia dianggap sebagal perairan pedalaman yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Guna melegalisasi deklarasi ini, pemerintah Indonesia mengundangkan Perpu No. 4/Prp/I 960 tentang Perairan Indonesia yang berasaskan pada pokok.pokok pemikiran sebagai berikut:

· Untuk kesatuan bangsa, lntegritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis pangkal Iurus yang menghubunglcan titik terluar dari pulau-pulau terIuar;

· Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis pangkal Iurus ini termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya maupun ruang udara di atasnya. dengan segala kekayaan alam yang tekandung didalamnya;

· Jalur laut wilayah selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal Iurus;

· Hak lintas damai kendaraan alr/kapal asing melalui peralran nusantara dijamin selama tidak merugikan kepentlngan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Sejalan dengan pemberlakuan Konvensl PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut, dalam rangka menindaklanjuti implementasi nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantlkan UU No. 4/Prp/ 1960 dan PP No. 61 tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Titik.titik Ganis Pangkal Kepulauan indonesia di Laut Natuna di mana dua yang tersebut terakhir ml merefleksl implementasi kebijakan ketautan Indonesia cesuai Konvensi, utamanya dalam rangka menetapkan secara tegas wifayah penman lndonesta sebagai negara kepulauan sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Sejalan dengan pertimbangan di atas, diperlukan upaya harmonisasi Iegislasl nasional agar selaras dengan Konvensi agar dapat merefleksikan komitmen dan konsistensi Indonesia terhadap Konvensi. Hal ini mencakup upaya revisi beberapa produk perundang-undangan nasional a.l. sebagai berikut:

(1)    UU No. I tahun 1973 tentang Landas Kontinen;
(2)    UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
(3)    UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan;
(4)    UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;

Perkembangan terakhir, Pemerintah RI melalui departemen terkait sedang mempersiapkan beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan ImpIementasi Iebih Ianjut Konvensi yaitu antara lain:

· RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan;

· RUU tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

· RPP tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Aslng yang Melaksanakan Hak Lintas AIur Laut Kepulauan Melalui AIur Kepulauan yang Ditetapkan;

· RPP tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Perairan Indonesia:

· RPP tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia;

· RPP tentang Tertib Pelayaran.

Perjuangan Indonesia guna memperoleh pengakuan masyarakat lnternasional atas konsep negara kepulauan telah berhasil dicapai dengan diterima dan dicantumkannya prinsip Negara Kepulauan pada Bab. IV Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut. Namun demikian, dalam prakteknya Indonesia harus mempertimbangkan dan mengakui hak.hak negara lain, terutama kapal militer/armada laut untuk melintas di perairan kepulauan Indonesia. Khususnya di daerah-daerah yang selama ini biasa dipergunakan untuk pelayaran lnternasional, Konsesi ini dlberikan oleh negara kepulauan dalam bentuk alur Iaut kepulauan seperti tercantum pada Pasal 53 Konvensi PBS tabun 1982 tentang Hukum Laut.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pada tahun 1996, Indonesia telah mengajukan kepada International Maritime Organization (IMO) dl London, proposal Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terdiri dari 3 (tiga) buah ALKI Utara-SeIatan, yaltu ALKI I, ALKI II clan ALKI III yang di bagian selatan bercabang tiga menjadl ALKI A, B dan III-C. Proposal ini secara aklamasi telah diterima pada sidang Maritime Safety Committe l lnternational Maritime Organization – MSC I IMO ke-69 tanggal 19 Mel 1998. Adapun alur laut kepulauan yang rnelalui perairan Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

ALKI I

:

Selat Sunda – Selat Karimata – Laut Natuna – Laut Cina Selatan

ALKI II

:

Selat Lombok – Selat Makassar – Laut Sulawesi

ALKI III-A

:

Laut sawu – Selat Ombai – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – LAut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

ALKI III-B

:

Laut Timor – Selat Leti – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

ALKI III-C

:

Laut Arafuru – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

Di tingkat nasional, dalam rangka implementasi ALKI yang teIah ditetapkan tersebut, Pemerintah RI telah melakukan serangkaian kegiatan penting diantaranya dengan menetapkan garis-garis pangkal kepulauan Indonesia dan koordinat-koordinat ketiga ALKI tersebut Saiah satu hasil penyesuaian tersebut adalah garis-garis pangkal kepulauan di laut Natuna yang dilewati oleh ALKl-I dengan memasukkan sebagian ZEE di daerah tersebut menjadl perairan kepulauan. Penyesuaian garis pangkal dl laut Natuna tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.6 /1998 tentang Daftar Koordinat Titik-titik Garis PangkaI Kepulauan Indonesia di laut Natuna dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggri dan disampaikan ke IMO. Daiam kaitan ini Indonesia merupakan negara pertama yang menetapkan alur Iaut kepulauannya sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Sejalan derigan keputusan MSC-69 seperti tersebut dl atas, dalam rangka pemberlakuan ALKI secara internasional, Pemerintah RI diwajlbkan untuk mengundangkannya dalam peraturan nasionalnya dan disampaikan kepada IMO untuk diumumkan. Dalam kaitan ini, Departemen Luar Negeri selaku koordinator masalah ALKI yang berdimensl Internasional bersama-sama dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan (d/h Departemen Kehakiman) telah merarnpungkan Rancangan Peraturan Pemerlntah yang saat ini teIah siap untuk diproses pengesahannya. RPP ini memuat tentang penetapan ALKI dan ketentuan tentang Hak-hak dan Kewajiban Kapal Asing dl ALKI.

Namun perubahan wilayah Indonesia sebagal konsekuensi hasil jajag pendapat dl Timor Timur pada tahun 1998 secara Iangsung mernpengaruhi penerapan salah satu ALKI yaitu ALKI III khususnya dl bagian Ill-A dan Ill-B. Jalur ALKI-III-A dan III-B yang karena pemisahan tersebut, tidak lagi melintasi wilayah teritorial Indonesia tetapi diperkirakan akan melewati wilayah teritorial dan ZEE Timor Timur. Bagi Indonesia, hal ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria dan kaidah hukum internasional sesuai dengan pasal 53 (I) Konvensi tentang jalur ALKI sehingga penanganan leblh Ianjut penerapan ALKI yang sesuai dengan kaidah hukum lnternasional dan komitmen Indonesia dalam menangani seluruh masalah hukum laut secara terpadu melalui mekanisme institusi Konvensi perlu terus ditegakkan, termasuk penyelesaian masalah ini dengan bakal negara Timor Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat PI telah melakukan serangkaian persiapan untuk mengantisipasi segala kemungkinan atas rencana perubahan jalur ALKI-lIl dimaksud melalui pembahasan pada rapat-rapat baik di tingkat teknis Informal maupun interdep. Memenuhi hasil keputusan tersebut, Pemerintah RI telah mengirimkan delegasi ke Sidang Maritime Safety Comrnitee-International Maritime Organization (MSC IMO) ke-72 pada bulan Mei 2000 di London. Pada kesempatan sidang tersebut delegasi RI telah menyampaikan informative statement berkenaan dengan keputusan untuk melakukan penyesuaian jalur ALKI III-A dan Ill-B yang melewatl wilayah sekitar pulau Timor. Sidang menerima informasi Pemri tersebut dan menugaskan Sekretariat IMO khususnya Maritime Safety Division untuk membantu rencana Pemri dimaksud. Delegasi AS dan Australia yang dihubungi oleh Direktur PI sebagai ketua delegasi pada kesempatan sidang tersebut telah pula menyampaikan dukungannya dan berharap agar rencana Pemri untuk melakukan konsultasi Informal dengan kedua negara di Jakarta perihal maksud perubahan tersebut dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat.

IV. Implementasi Internasional

Di samping Intensif melakukan proses harmonisasi legislasi nasional agar selaras Konvensi,  Pemerintah Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam sejumlah fora yang Iangsung maupun tldak terkait dengan upaya penjabaran Konvensi pada tingkat Internasional. Dengan langkah ini diharapkan implementasi teknis Konvensi dapat tetap sejalan dengan kepentlngan nasional secara umum dan kepentingan khusus di bidang keIautan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemri secara aktif lkut-serta dalam berbagai fora seperti : (a) Pertemuan Negara-negara Pihak Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982; (b) Open-ended Informal Consultative Process on Ocean and the Law of the Sea; (c) Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nation Convention on the Low of the Sea of 10 December 1982; (d) International Sea-Bed Authority – ISBA; UN Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks: (e) Multilateral High Level Conference (MHLC); (f) Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC); (g) International Maritime Organization – IMO; (h) Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage.

V. Pendekatan Integratif Bagi Akselerasi Implementasi Nasional

Dalam rangka akselerasi proses lmplementasi Konvensi, pada kurun waktu 1998-1999 Direktorat Perjanjian Internasional bersama-sama dengan lnstansi terkait Iainnya, telah menyusun kerangka kerja terpadu melaksanakan program implementasi tersebut dalam Iingkup nasionaI dengan skala prioritas. Salah satu program tersebut adalah pada bulan Februari 1999, Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat PI telah mengadakan Rapat Keria lnterdepartemental dengan Instansi terkait guna membahas dan menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi mengenai berbagai masalah kelautan yang diatur dalarn Konvensi dan implementasinya secara nasional.

Pokok-pokok yang menjadi perhatian pada rapat kerja dimaksud dan kemudian perlu direkomendasikan adalah:

a) Penafsiran Konvensi, utamanya dalam rangka Implementasi, perlu koordinasi antar Instansi terkait;

b) Agenda khusus untuk menproses legislasi nasional melalui program terencana yang memuat skala prioritas implementasi Konvensi;

c) Penyesuaian garis pangkal;

d) Pemanfaatan sumber daya hayati/ikan dan Identifikasi permasalahannya;

e) Penegakan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan yang jelas utamanya tentang tugas dan wewenang instansi terkait dalam bidang penyelidikan/penyidikan, pengawasan dan pengamanan di laut;

f) Sosialisasi Konvensi yang akan secara khusus menyoroti pemahaman terhadap materi Konvensi dalam rangka pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan laut;

g) Peran dan fungsi badan koordinatif yang bertanggung jawab terhadap masalah kelautan dalam hal ini Dewan Maritim Indonesia atau DMI (d/h Dewan Kelautan Nasional atau DKN).

Dengan terbentuknya Departemen Kelautan den Perikanan (DKP), diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan kerjasama di bidang kelautan dan pembinaan hukum laut di fora nasional dapat terakomodasi tanpa mengenyampingkan peran interaktif Departemen Luar Negeri yang secara koneksitas mempunyai posisi strategis dalam menempatkan kepentingan nasional Indonesia di fora internasional.

Pembentukan DMI melalui Keppres No.161 tahun 1999 diharapkan dapat pula mendorong terciptanya suatu kinerja yang kondusif bagi pelaksanaan dan penanganan masalah kelautan di Indonesia secara terpadu. Fungsi koordinatif dan kejelasan tugas serta tanggung jawab struktural merupakan porsi utama antara instansi termaksud utamanya antara DEPLU dan DKP dalam meneruskan perjuangan Indonesia di bidang hukun laut dan masalah kelautan. Selain itu partisipasi dan peran Dewan ini sebagai ungkapan kepedulian terhadap pembangunan kelautan yang berkesinambungan dan demI kepentlngan masyarakat kelautan Indonesia, perlu secara Iebih jelas dan transparan dikoordinasikan melalui mekanisme yang konkrit dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu pada tahap Implementasi, perlu adanya pembedaan yang jelas antara kewenangan yang bersifat koordinatif dan operasional dengan memperhatikan tugas pokok dan wewenang masing~masing Departemen dan DMI.

Selaln itu, dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, membawa konsekuensl tentang penjabaran hak dan kewenangan pemerintah daerah dl wilayah pesisir, termasuk wilayah laut sampai sejauh 12 mil yang diukur dari elevasi surut garis pantai kearah laut Iepas atau perairan kepulauan. Kewenangan pada wilayah tersebut adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam kerangka eksplorasi, eksploitasiI, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. SeIaIn itu konsepsi tentang kewenangan yang bersifat administratif seperti pengaturan kepentingan administratif, tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara, perlu diinterpretasikan sebagai sejauh tidak bertentangan dengan implementasi ketentuan Pasal 7(I), utamanya dalam hal kewenangan pemerintah pusat menangani kebijakan dl bidang hubungan dan pelaksanaan poIitik Iuar negeri Indonesia.

Di fora Internasional, Direktorat PI tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan struktur tugas dan wewenangnya terutama untuk berperan aktif dan melaksanakan komitmen Indonesia sebagai negara pihak, utamanya dalam meningkatkan pemasyarakatan dan partisfipasi negara-negara pihak pada Konvensi untuk secara terpadu terus melanjutkan perjuangan melaksanakan kesepakatan universal di bidang hukum laut internasional dan masalah masalah kelautan. Untuk menunjukan komitmen tersebut, Direktorat PI telah pula menyelesaikan penterjemahan Undang-undang No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ke dalam bahasa Inggeris sebagai salah satu prosedur yang ditetapkan oleh Konvensi dan akan segera disampaikan kepada Sekretaris Jenderai PBB. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat internasional dapat mengenal secara Iangsung komitmen Indonesia dalarn merefleksikan setiap langkah kebijakan kelautannya sesuai dengan ketentuan internasional. Aktifitas Indonesia lainnya pada fora ini terefleksikan pula melalui berbagai kegiatan yang diikuti dan merupakan implementasi Iangsung Konvensi.

VI. Beberapa Persoalan Mendesak

Masalah Penetapan Batas Maritim dengan Negara Tetangga. Bekerjasama dengan instansi terkait lain, DEPLU berupaya menyelesaikan permasalahan tentang penetapan batas maritim yang mencakup batas laut wilayah, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen dengan beberapa negara tetangga (Malaysia.Singapura, India, Thailand, Vietnam, Philippine, Palau, Australia, PNG dan Timor Timur). Secara khusus, batas ZEEI kiranya perlu ditetapkan segera guna menciptakan kepastian hukum perihal batas-batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia terhadap negara tetangga. Mengjngat konsep ZEE merupakan konsep yang baru, maka Indonesia baru berhasil menetapkan batas ZEE dengan Australia dan PNG. Sedangkan dengan negara-negara lainnya masih belum ditetapkan karena alasan yang berbeda-beda, antara lain dengan Malaysia di laut Sulawesi karena masalah Sipadan-Ligitan, dengan Philippine di laut Sulawesi karena adanya kendala konstitusi di pihak Philippine dan dengan Palau karena kendala terbatasnya frekuensi komunikasi diplomatik.

Tantangan ke depan lainnya dalam kerangka Implementasi Konvensi a.l. mengacu kepada konsep otonomi daerah melalui pemberian kewenangan pemerintah daerah .untuk mengelola secara administratif wilayah lautnya semual ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 (2 dan 3) UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pola penetapan ketentuan dan peraturan teknis sebagai tindak Ianiut implementasi UU No.22/1999 ini kiranya perlu secara tegas memperhatikan ketentuan-ketentuan perundangan nasional yang ada, utamanya ketentuan yang mewajibkan Indonesia untuk menghormati komitmen implernentasi rejim Internasional di bidang hukum laut sebagaimana ditetapkan Konvensi.

Untuk itu, perlu upaya pemahaman Konvensi secara terpadu dalam format nasional dan penentuan skala prioritas antara pelaksanaan kepentingan nasional global dan nasional lokal. Dalam kaitan ini, perlu kiranya dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Sosialisasl ketentuan Konvensi 1982 dan konvensi kelautan Iainnya yang terkait dengan wilayah laut dan pendelegasian kewenangan pengelolaan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara terpadu, terarah dan terkoordinasi, utamanya kepada unsur-unsur pemerintah di daerah yang memiiIki perbatasan internasional;

b) Penegasan mengenai fungsi dan elemen yang ada dalam mekanisme dun struktur pemberian kewenangan tersebut harus dibatasi meIalui kesepakatan dalam menentukan batas wilayah pesisir dan laut antar daerah yang transparan dengan rnengedepankan implementasi ketentuan Pasal 7 sebagai manifestasi dari mekanisme sistem sebuah negara kesatuan;

c) Perlu secara tegas ditekankan tentang kewenangan pernerintah daerah atas potensi wilayah laut dan sumber daya alamnya yang dapat dikeIola hanya terbatas pada kewenangan pola diri rnekanisme yang akan ditetapkan dalam peta kerja wilayah propinsi yang akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku rnengenai batas wilayah administratif di Iaut;

d) Perlu diperkenalkan konsepsi mengenai kewenangan daerah dalam konteks administratif yang rnutlak namun dlbatasl oleh ketentuan nasional dan internasional;

Definisi sumber daya alam perlu secara tegas diuraikan terlebih dahulu dalam konteks pemahaman tentang pengeloIaan yang secara tradiaional ini sangat penting mengingat penanganan dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh pernerintah pusat atas sumber daya alam tersebut selama ini, utamanya untuk melindungl kerjasarna dengan pihak/mitra asing yang telah terjalin. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 33 UUD 1945 dan Perpu No.44/I960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, tanpa mengurangi makna UU No.22 dan 25 tahun 1999 khususnya mengenai pengaturan bagi hasil antara pusat dan daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Selain dengan negara tetangga, Indonesia perlu pula menetapkan batas maritim terluar dl perairan yang tidak berbatasan dengan negara tetanga, rnisalnya di wilayah selatan Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa dan utara Pulau Irian (Outer Limits). Batas-batas ini perlu segera ditetapkan dalam rangka menentukan batas wilayah perairan RepubIik Indonesia.

VII. Penutup

Dengan berlakunya Konvensi PBB ttg HUKLA tahun 1982 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No.17/1985, rnaka upaya lebih Ianjut adalah implementasi Konvensi secara nasional melalui proses harmonisasi produk perundang-undangan nasional pada setiap tingkatannya.

Meski kepentingan dan kedaulatan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan telah secara khusus diakui dalam Bab IV Konvensi yang mengatur mengenai negara kepulauan, kedaulatan tersebut dibatasi oIeh kewajiban mengakomodasikan kepentingan pelayaran Internasional sesuai dengan rejim routes used for international navigation, sepertl implementasi tentang ketentuan-ketentuan mengenai hak lintas kapal asing di perairan kepulauan Indonesia, baik yang akan menggunakan hak lintas damai (Pasal 17, 21 (3) dan 24 (1)], hak Iintas transit (Pasat 34) atau hak Iintas alur laut kepulauan di wilayah perairan kepulauan.

Dalam rangka menyebar-luaskan pemahaman yang tunggal perihal Konvensi serta Instrumen kelautan lainnya, upaya sosialisasi ke berbagai instansl terkait kiranya merupakan sine qua non yang pada gilirannya diharapkan dapat mempercepat implementasi di tingkat nasional. Dengan upaya ini, maka segenap potensi stake holders nasional di bidang kelautan dapat bersinergi guna mendorong akselerasi proses harmonisasi legislasi nasional dl bidang kelautan dan perikanan yang selaras dengan Konvensi.(05/12/01)

About these ads